 |  | |  | |
| ||||
| Agribisnis |
| Rabu, 09/04/2008 |
| 'Komisi untuk pejabat dorong impor pangan' |
| JAKARTA: Indonesia lebih memilih mengimpor produk pertanian saat harga tinggi lantaran para pejabat pemerintah memperoleh komisi USS$10-US$20/ton. Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli mengatakan kondisi itu menyebabkan tidak ada kebijakan yang menguntungkan petani "Tingginya harga pangan dunia, saatnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya seusai deklarasi Barisan Bangkit Indonesia, kemarin. Namun karena kebijakan pemerintah tidak propetani, momentum itu hilang dan menyebabkan petani dan sebagian besar rakyat Indonesia menderita. Di luar negeri, harga beras sudah US$800/ton atau sekitar Rp 7.200/kg, sementara HPP petani lokal hanya Rp2.000 per kg. Jauh lebih menguntungkan jika pemerintah membeli beras atau gabah dari petani. Namun, karena para pejabat lebih memikirkan komisi USS$10-US$20/ton, mereka berusaha impor sebanyak-banyaknya. "Saya tahu benar ada praktik semacam ini. Sebaliknya, kalau membeli padi petani selalu dipersulit, dengan alasan kadar airnya terlalu tinggi, dan lainnya," papar Rizal Ramli yang juga mantan Kepala Bulog. Dia menjelaskan waktu dia menjadi Kabulog, Menko Perekonomian, Menkeu, Indonesia tidak pernah mengimpor beras. Hal itu disebabkan oleh dia tidak mau menggunakan anggaran/uang rakyat untuk mensubsidi petani asing. Indonesia mengimpor berbagai produk pangan dan pertanian dalam jumlah besar. Setiap tahun negeri ini mengimpor 2 juta ton beras, 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 4,5 juta ton gandum, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil kedelai untuk makanan ternak, 1,5 juta ton garam, dan 850.000 ton singkong untuk makanan ternak. "Ini sangat tidak masuk akal. Sebagai negara yang subur makmur, pejabat kita sibuk mengimpor bahan pangan dan berbagai produk pertanian lain. Akibatnya, petani dan sebagian besar rakyat Indonesia terpuruk nasibnya. Semuanya karena komisi," tuturnya. Oleh Martin Sihombing |
 |
© Copyright 2001 Bisnis Indonesia. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. |
No comments:
Post a Comment